Periksa Pengusaha dan Pejabat Lama KPK Hadirkan 18 Saksi, Minta Rekap SP2D Seluruh OPD

  • 17-10-2018 / 00:22 WIB
  • Kategori:Ekonomi
Periksa Pengusaha dan Pejabat Lama KPK Hadirkan 18 Saksi, Minta Rekap SP2D Seluruh OPD BERI KETERANGAN: Wignyo Kabid Pemeliharaan Dinas PU Bina Marga dan (foto bawah) pihak swasta yang turut memenuhi panggilan KPK, kemarin.(Guest Gesang/MP)

MALANG –Setelah menahan Bupati Malang Dr. H Rendra Kresna dan seorang pengusaha Ali Murtopo, KPK masih terus memeriksa saksi. Ada sekitar 18 saksi yang diperiksa KPK di Polres Malang Kabupaten, Selasa (16/10) kemarin. Mereka terdiri dari para pengusaha, pejabat serta mantan pejabat Pemkab Malang.

Ya, ada 18 saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari keempat pemeriksaan. Selain 18 orang dalam daftar list saksi yang dipanggil, ada saksi tambahan yang juga diperiksa oleh penyidik KPK. Yakni Kepala Dinas PU Bina Marga, Kabupaten Malang, Romdhoni serta empat orang kepala bidang (Kabid).  Yaitu, Heri Suyadi Kabid Fasilitas Jalan, Sabar Kabid Bina Teknik, Irianto Kabid Pembangunan dan Wignyo Kabid Pemeliharaan.

Banyaknya saksi yang diperiksa kemarin, ruang pemeriksaan tidak hanya dilakukan di Gedung Bhayangkari. Tetapi juga ditempatkan di ruang Satreskrim Polres Malang.

”Saya dan teman-teman Kabid diperiksa di ruang Reskrim. Siapa saja yang diperiksa di ruang Bhayangkari, tidak tahu karena tempatnya terpisah,” ungkap Romdhoni.

Disinggung soal materi pemeriksaan, Romdhoni sama sekali tidak mau mengatakan. ”Maaf kalau soal itu, bisa langsung ke KPK saja. Ini pemeriksaan juga masih belum selesai,” ucapnya ketika ditemui usai salat Ashar.

Pemeriksaan 18 saksi di ruang Bhayangkari Polres Malang Kabupaten juga berlangsung tertutup. Mereka adalah I Nyoman Artaman Direktur CV Atrium Delapanbelas, Drs. Wawan Sumerjaya Direktur CV Sandan Utama.

Kemudian, Khoirul Hidayat Marketing CV Wardhana, Kusnul Farid pensiunan PNS yang merupakan mantan Kasubag Perencanaan Dinas Pendidikan tahun 2009 - 2013, sekaligus Ketua Panitia Lelang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 - 2012.

Mashud Yunasa Direktur PT Nyata Grafika Media (Jawa Pos Grup). Niluh Desi Susilawati Direktur CV Bangkit Jaya Lestari, Drs. Pudianto mantan Plt. Kepala Dinas Pendidikan, juga Kepala Bidang Sekolah Menengah, sekaligus PPK Bidang Sekolah Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tahun 2011 - 2012.

Lalu, Ricky Meinardhy Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang. Sinar Alam Hesti Direktur CV Sinar Abadi, Gatot Wahyudi Direktur Operasional di Tiga Serangkai tahun 2000 - 2017.

Edy Waluyo Kuasa Direktur CV Lagaran, Sri Wahyuni wiraswasta, Sudarjo, Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sekaligus mantan Kepala Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah tahun 2008. Sudarso, Direktur CV Bakti Dwi Tunggal.

Ada juga nama Drs. Suwandi MM mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tahun 2012 - 2014 serta mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, tahun 2007 - 2012. Suwignyo, pensiunan PNS, mantan Kepala Seksi Evaluasi Perencanaan dan Pelaporan Badan Perumahan Kabupaten Malang. Serta Tri Darmawan Sambodho Kasi Pengembangan APTKA Dinas Kominfo Kabupaten Malang sekaligus Admin PPE pada LPSE Kabupaten Malang tahun 2011 sampai sekarang.

Terkait pemeriksaan hampir semua saksi, tidak mau berkomentar. Bahkan mereka menghindar dan mengajak kucing-kucingan dengan media. Seperti Suwandi, yang langsung mengambil langkah seribu setelah keluar lewat pintu belakang. Termasuk Pudianto yang langsung lari. ”Maaf jangan saya,” kata Pudianto, sembari lari.

Terpisah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Malang, Drs. Willem Petrus Salamena, MM. MBA, menyerahkan berkas ke penyidik KPK, Selasa kemarin. Berkas yang diserahkan adalah rekapitulasi penerbitan SP2D (Surat Perintah Pembayaran Daerah) mulai tahun 2010 sampai 2013.

”Kedatangan saya tidak untuk diperiksa. Saya menyetorkan data yang diminta sebelumnya,” ujar Willem Petrus Salamena.

Menurutnya, data yang diminta oleh KPK adalah rekapitulasi penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai tahun 2010 sampai 2013. Dua di antaranya adalah dari Dinas PU Bina Marga dan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK).

”Saya membawa soft copy dan hard copy. Namun yang diminta KPK hanya soft copy, sedangkan berkas hard copy dikembalikan,” tuturnya.

Data apa yang diminta? Willem mengatakan adalah data soal pengadaan barang dan jasa. ”Sedangkan untuk isinya, saya tidak berani ngomong biar KPK aja,” katanta.

Dikatakannya, selain berkas tahun 2010 - 2013, KPK juga memintanya untuk menyerahkan berkas tahun 2014 - 2018. ”Saya diberi waktu 2 minggu untuk menyerahkannya. Yang diminta semua berkas atau data seluruh OPD karena berkaitan dengan APBD,” jelasnya.

 

KPK Belum Periksa Eryk Armando Talla

Sampai dengan saat ini, KPK belum melakukan pemeriksaan kepada Eryk Armando Talla. Eryk sendiri dalam rilis KPK Kamis (11/10) lalu juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia diduga bersama-sama Rendra terlibat dalam gratifikasi dengan nilai Rp 3,5 M.

Saat Malang Post mengkonfirmasi terkait dengan Eryk Armando Talla, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah memilih enggan menjawab. Dia justru menulis bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Polres Malang Kabupaten.

”Ada pemeriksaan sejumlah saksi di Polres Malang Kabupaten,’’ tulis Febri saat Malang Post menanyakan apakah penyidik KPK melakukan pemeriksaan kepada Eryk Armando Talla kemarin.

Dalam pesan yang dikirim Febri via WhatsApp juga tertulis, ada 18 saksi yang diperiksa untuk dua tersangka. Saksi yang diperiksa dari unsur, swasta, pengawas sekolah, kepala BKD Malang, dan PNS lain di lingkungan Pemkab Malang.

”Materi pemeriksaan, yaitu penyidik mendalami  dugaan penerimaan-penerimaan lainnya (gratifikasi) oleh tersangka RK (Rendra Kresna) dalam kapasitas sebagai Bupati Malang,’’ tulis Febri.

 

Rendra Sehat dan Tegar

Terpisah, Gunadi Handoko, Ketua Tim Penasehat Hukum Dr. H. Rendra Kresna, dikonfirmasi mengaku belum ada wacana untuk pengajuan penangguhan penahanan. Alasannya karena KPK dikatakan tidak mengenal penangguhan. Berbeda dengan penyidikan di Kepolisian.

”Kalau kami mengajukan penangguhan mungkin percuma, karena selama ini KPK tidak pernah mengabulkan penangguhan. Meskipun itu (penangguhan, red) adalah haknya tersangka,” jelas Gunadi Handoko.

Namun, lanjutnya, Tim Penasehat Hukum hanya meminta supaya penyidikan dipercepat. Begitu berkas sudah lengkap bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. ”Supaya ada kepastian hukum dan tidak menggantung,” katanya.

Untuk kondisi Rendra Kresna ketika ditahan, dikatakannya bahwa kondisinya sehat dan tegar. Karena sebelumnya sudah menyiapkan mental dan fisik sebelum berangkat ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan di KPK sebagai tersangka.

”Kami tetap lakukan pendampingan dan pengawasan, karena tim kami ada banyak sehingga bisa bergantian. Apalagi juga ada tim kami yang berdomisili di Jakarta. Untuk keluarga ada Mas Dewa (Anaknya, red) yang kemarin (Senin, red) mendampingi. Sedangkan keluarga lainnya mungkin akan menyusul mendampingi,” urainya.(agp/ira/ary)

Editor : Ary
Uploader : marga
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU