Payung Hukum Free Trade Zone Batam Dinilai Tumpang Tindih

  • 17-11-2018 / 11:13 WIB
  • Kategori:Pemerintahan
Payung Hukum Free Trade Zone Batam Dinilai Tumpang Tindih Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati. (Bobi/JPC)

BATAM-Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati melihat, pemerintah Indonesia harus mengembalikan rencana awal membangun Batam. Pasalnya Batam sebagai pusat pengembangan ekonomi di Indonesia tidak hanya Kepulauan Riau (Kepri).

Kenyataan yang terjadi saat ini, pemerintah seolah lupa dengan tujuan utama Batam dibentuk. Saat negara tetangga melesat dengan berbagai daya tawar dan kemudahan untuk menjaring investasi, Batam sebagai daerah Free Trade Zone (FTZ) masih saja berkutat pada persoalan dasar akan rumitnya perizinan.

Padahal kawasan industri di negara-negara tetangga yang saat ini beberapa langkah lebih maju, dulunya meniru sistem yang ada di Batam. Mereka konsisten dengan kemudahan perizinan, pemberian insentif, dan pengembangan infrastruktur yang menunjang aktivitas industri. Sementara Batam masih saja jalan di tempat dengan hadirnya perubahan yang justru mempersulit.

"Yang pasti di daerah lain adalah single otoritas, di Tiongkok, Malaysia, dan daerah lain. Jadi Batam memang bermasalah," kata Enny saat berada di Batam pada Jumat (16/11).

Beberapa permasalahan Batam sebagai kawasan FTZ yang harus diselesaikan, lanjut Enny, diantaranya tumpang tindih payung hukum yang mendasari terbentuknya FTZ dengan aturan otonomi daerah. Hal ini membuat investor ragu karena dualisme kewenangan antara Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Pelayanan administrasi, pelayanan pertanahan, perencanaan dan pengendalian pembangunan, masih tumpang tindih antara Pemkot dan BP Batam.

Infrastruktur untuk kawasan FTZ Batam juga masih jauh dari kata mumpuni. Infrastruktur utama pelabuhan trans-shipment jauh tertinggal dengan kawasan FTZ lainnya di Asean. Sebagai perbandingan di Port Klang, Malaysia mampu menampung 10,35 juta Twenty Foot Equivalent Unit (TEU), sementara di pelabuhan Batu Ampar, Batam hanya memiliki kapasitas 0,2 juta TEU.

Selain itu, masalah keamanan juga masih menjadi pertimbangan utama bagi investor. Soal ini, isu perburuhan kerap meresahkan dunia investasi di Batam.

Untuk itu, perlu usaha bersama untuk kembali melihat tujuan utama pembentukan Batam sebagai poros ekonomi Indonesia. Mengakhiri tumpang tindih peraturan dengan menghadirkan penguatan kelembagaan. Dengan cara mengembalikan otoritas FTZ Batam langsung berada di bawah pemerintah, merujuk pada keberhasilan kawasan FTZ lainnya seperti Shenzhen di Tiongkok dan Iskandar di Malaysia.

Harus ada lembaga khusus yang mengelola FTZ Batam, lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terintegrasi. Yang berujung pada kemudahan pelayanan perizinan dan administrasi.

"Batam perlu diberi status Kawasan Ekonomi Khusus, keistimewaan sebagai kawasan strategis nasional, untuk mengembalikan cita-cita awal FTZ Batam dibentuk," kata Enny lagi.(bbi/JPC/bua)

Editor : bua
Uploader : buari
Penulis :
Fotografer :

KOMENTAR ANDA

BERITA TERBARU