Anak Buah Prabowo Minta Kebijakan DNI Dibatalkan

  • 27-11-2018 / 14:19 WIB
  • Kategori:Politik
Anak Buah Prabowo Minta Kebijakan DNI Dibatalkan Ketua Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika (Dok. JPNN / jpc)

JAKARTA- Ketua Fraksi Partai Gerindra Kardaya Warnika menghemdaki kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) dibatalkan. Sama seperti saat membatalkan kebijakan naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium beberapa waktu lalu.

“Kalau dilihat dari (relaksasi) daftar negatif investasi ini bukan sesuatu yang harus dipertahankan atau diupayakan tetapi mestinya pemerintah menyampaikan dengan jelas batal sebagaimana (kebijakan premium yang sudah) dikeluarkan lalu dibatalkan,” kata Kardaya di Sekretariat Nasional Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (27/11).

Dia bilang kebijakan premium yang menyangkut hajat hidup orang banyak saja, bisa dibatalkan hanya dalam waktu 45 menit. Tentunya, kebijakan DNI ini bukan tidak mungkin untuk dibatalkan.

Dijelaskan Kardaya relaksasi DNI utamanya adalah untuk keberpihakan kepada nasional, namun sekarang dicabut. Dia menilai dicabutnya kebijakan itu tidak sesuai dengan jiwa konstitusi. Sebaliknya relaksasi DNI malah mengecilkan rakyat.

“Ini sama sekali keberpihakan kepada Indonesia, jadi yang dikeluarkan itu keberpihakan kepada asing. Karena orang yang mau ngasih duit, tapi yang diundang itu yang mau cari kerja, bukan yang membuat pekerjaan,” terangnya.

Sebanyak 54 bidang usaha mendapat relaksasi dari pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi ke-16. Hal itu, nantinya akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur Daftar Negatif Investasi (DNI).

Kebijakan ini memungkinkan penanaman modal asing (PMA), yang sebelumnya harus bermitra dengan UKM atau koperasi, bisa berjalan tanpa kemitraan dan 100 persen PMA. Langkah itu dilakukan pemerintah juga untuk menstimulus lemahnya investasi asing di dalam negeri, khususnya di beberapa sektor yang kurang diminati.

Dari 54 daftar itu, warung internet (warnet) menjadi salah satu bidang usaha yang dicantumkan untuk bisa dikuasai asing. Hal itu lantas menimbulkan polemik lantaran mengancam para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memberi klarifikasi. Menurutnya, untuk bidang usaha kecil dan mikro tidak dibuka untuk asing. Masuknya warnet ke dalam daftar DNI dilakukan agar investasi bisnis itu tidak lagi memerlukan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya mau mengatakan tidak benar kalau bidang usaha kecil dan mikro dibuka untuk asing. Teman-teman waktu dikeluarkan DNI tidak dikelompokkannya secara jelas. Karena kalau keluar dari DNI bisa saja dia PMA. Tapi bisa saja kalau dikeluarkan dia bukan PMA tapi kita ingin melakukan penyederhanaan," ujarnya di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (19/11).(uji/JPC/bua)

  • Editor : bua
  • Uploader : buari

KOMENTAR ANDA

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

Buktikan Pavel!, Bawa Arema FC Naik Level

JUmat Muda

Polisi Tangkap Nunung Terkait Narkoba

Sebelum Meninggal, Penjaga Rumah di Perum Araya Muntah Darah

7 Varian Pizza dan Pasta Amerika-Eropa

Ritual Perkawinan Joko dan Sri Gondel di Kawisari

Hastag Mandiri Eror Ramai di Twitter

Pendaftaran Jalur Mandiri Polinema Masih Dibuka

Pisah dari Song Joong-ki, Hye-kyo Tinggal di Vila Mewah

Jadwal Semifinal Indonesia Open 2019

Harga Tiket Perempat Final Indonesia Open 2019